One Map Policy: Solusi Atas Tumpang Tindih Lahan dan Peta yang Berantakan
“Satu Peta, Satu Kebenaran. One Map Policy hadir untuk memutus mata rantai konflik lahan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan efisien.”
Sumber ekon.go.id
Bayangkan jika setiap instansi pemerintah menggunakan peta dengan versi dan standar yang berbeda-beda. Hasilnya? Read more
BIG Targetkan 599 Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial
Jakarta, Berita Geospasial BIG –Pembangunan simpul jaringan informasi geospasial secara nasional adalah 599 simpul, yang terdiri dari 57 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Jumlah ini akan terus berkembang seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah. Sejumlah ini menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
Pidato Presiden Joko Widodo pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, 20 Oktober 2014
“Rekonsiliasi pasca-pemilu melalui persatuan.
Fokus pada kerja nyata dan kehadiran negara untuk rakyat.
Revitalisasi kemandirian ekonomi dan identitas maritim Indonesia.
Pemerintahan yang melibatkan seluruh rakyat dalam semangat gotong royong.”
Pidato ini menandai dimulainya pemerintahan Jokowi-JK dengan semangat persatuan dan kerja keras untuk Read more
Sekretaris Umum Intakindo, Mohammad Singgih: Perlu Standarisasi Informasi Geospasial
Informasi geospasial memiliki peran penting sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Oleh karena itu, informasi geospasial yang dibuat harus memenuhi standar, baik dari aspek subyek, obyek maupun produk. Perlunya standarisasi itu untuk menjamin data yang dihasilkan lebih akurat dan presisi. “Jadi bukan data abal-abal,” kata Mohammad Singgih kepada The President Post di Jakarta, Senin (8/9/2014).
Indonesia Butuh 27500 SDM Bidang Informasi Geospasial
Pontianak, Berita Geospasial BIG-Sumberdaya manusia bidang informasi geospasial masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kuantitas, maka apabila setiap kabupaten/kota membutuhkan 55 SDM IG, maka secara nasional dibutuhkan 27.500 SDM IG di Indonesia. Jumlah ini belum termasuk kebutuhan SDM untuk industri IG/swasta seperti perusahaan minyak, pertambangan, perusahaan GIS, dan lainnya.
