Satu Peta untuk Atasi Tumpang Tindih Lahan dan Percepat Perizinan

“Hilangkan ego sektoral. Dengan satu peta, kita wujudkan kepastian dan kejelasan untuk pembangunan Indonesia!”
- Presiden Joko Widodo -

Selasa, 11 Desember 2018, Presiden Joko Widodo, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan

Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta pada Selasa, 11 Desember 2018. Kebijakan ini bertujuan menciptakan satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal untuk seluruh peta nasional.

Tujuannya adalah mengatasi masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan yang selama ini kerap terjadi, seperti di Kalimantan dimana kasusnya mencapai hampir 20% wilayah. Dengan satu peta yang akurat, perencanaan pembangunan, pemberian izin, dan alokasi lahan menjadi lebih pasti dan jelas.

Ke depannya, kebijakan ini juga akan mempermudah proses perizinan, bahkan menghilangkan kebutuhan izin lokasi karena semua informasi sudah dapat dilihat secara digital. Presiden Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi semua kementerian/lembaga dan menghilangkan ego sektoral untuk kesuksesan kebijakan ini.

Barakallah fiikum.

One Map Policy: Solusi Atas Tumpang Tindih Lahan dan Peta yang Berantakan

“Satu Peta, Satu Kebenaran. One Map Policy hadir untuk memutus mata rantai konflik lahan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan efisien.”

Sumber ekon.go.id

Bayangkan jika setiap instansi pemerintah menggunakan peta dengan versi dan standar yang berbeda-beda. Hasilnya? Read more