Tabligh Akbar: Indahnya Persatuan dalam Islam dan Haramnya Perpecahan (Ustadz Yazid Jawas)
Sumber: Rodja TV
Video ceramah agama ini adalah dokumentasi dari kegiatan tabligh akbar di Masjid Nurul Iman, Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM no. 3, Ragunan, Jakarta Selatan bersama Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas pada Ahad, 2 Al-Muharram 1436 / 26 Oktober 2014, pukul 09:00-11:30 WIB. Tema yang diketengahkan oleh Al-Ustadz Yazid adalah “Indahnya Persatuan dalam Islam dan Haramnya Perpecahan“, dengan merujuk pada Mulia dengan Manhaj Salaf karya beliau. Read more
BIG Targetkan 599 Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial
Jakarta, Berita Geospasial BIG –Pembangunan simpul jaringan informasi geospasial secara nasional adalah 599 simpul, yang terdiri dari 57 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Jumlah ini akan terus berkembang seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah. Sejumlah ini menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
Hakikat Tawakal yang Sesungguhnya
Hakikat Tawakal yang Sesungguhnya
Dari ‘Umar bin Khaththab radhiyallahu ’anhu, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,
لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا
“Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, Read more
Pidato Presiden Joko Widodo pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, 20 Oktober 2014
“Rekonsiliasi pasca-pemilu melalui persatuan.
Fokus pada kerja nyata dan kehadiran negara untuk rakyat.
Revitalisasi kemandirian ekonomi dan identitas maritim Indonesia.
Pemerintahan yang melibatkan seluruh rakyat dalam semangat gotong royong.”
Pidato ini menandai dimulainya pemerintahan Jokowi-JK dengan semangat persatuan dan kerja keras untuk Read more
Sekretaris Umum Intakindo, Mohammad Singgih: Perlu Standarisasi Informasi Geospasial
Informasi geospasial memiliki peran penting sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Oleh karena itu, informasi geospasial yang dibuat harus memenuhi standar, baik dari aspek subyek, obyek maupun produk. Perlunya standarisasi itu untuk menjamin data yang dihasilkan lebih akurat dan presisi. “Jadi bukan data abal-abal,” kata Mohammad Singgih kepada The President Post di Jakarta, Senin (8/9/2014).
